Prancis Kecewa Lebanon Gagal Menyusun Pemerintahan Baru

lebanonn

ADALACENTER.NET — Prancis mengungkapkan kekecewaannya sebab Lebanon gagal menyusun pemerintahan baru pada Rabu (16/9). “Belum telat,” kata pernyataan Prancis diinfokan Aljazirah, Kamis (17/9).Prancis memberikan batas waktu terhadap Lebanon untuk menyusun pemerintahan baru sampai pertengahan September. Prancis menempatkan dirinya sebagai perantara untuk menemukan kesamaan di antara faksi politik di Lebanon.

Macron mendukung Lebanon akan  menyusun pemerintahan baru untuk mengoreksi perekonomian negara yang sudah terjerumus dalam krisis. Kecuali itu, reformasi kabinet juga diperlukan untuk menyelesaikan kemarahan publik atas ledakan di pelabuhan Beirut pada 4 Agustus yang menewaskan 191 orang.

Warga Lebanon mengevaluasi musibah itu diakibatkan oleh korupsi di kalangan pemerintah yang telah berlangsung lama. Kecuali itu ada ketidakmampuan di antara kelas politik yang sudah gagal membangun negara dan menegakkan supremasi regulasi.

Presiden Prancis sudah mengunjungi Beirut sebanyak dua kali semenjak terjadi ledakan. Macron memperingatkan Prancis akan mengeblok dana pemulihan dari para donor bila tak ada kemajuan yang ditempuh.”Kami terus meniru kondisi dengan seksama dan melaksanakan komunikasi dengan para pemimpin politik Lebanon untuk memperbarui desakan kami dalam persoalan ini,” kata kantor Macron.

Perdana Menteri Lebanon Mustapha Adib sudah berupaya untuk menunjuk menteri-menteri baru sehingga mereka bisa mulai menjalankan peta jalan Prancis.  Seorang sumber mengatakan Adib sudah  berupaya untuk merombak kendali kementerian yang banyak dikendalikan oleh faksi yang sama selama bertahun-tahun.

Muslim Syiah dan Kristen keberatan dengan metode Adib menyusun kabinet baru. Mereka mengatakan Adib tak melaksanakan konsultasi saat mereformasi kabinet.Peta jalan Prancis menentukan tonggak sejarah bagi pemerintahan baru Lebanon. Mulai dari melanjutkan diskusi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) sampai mengoreksi metode kelistrikan yang rusak. Namun agenda itu terkendala oleh para elite politik Lebanon. Mereka keberatan dengan metode Adib merombak kabinet.

Keberatan paling signifikan datang dari Ketua Parlemen Syiah Nabih Berri yang disupport oleh golongan Hizbullah. Ia bersikeras untuk menunjuk menteri keuangan yaitu jabatan yang sudah menjadi “alokasi” bagi golongan syiah semenjak 2014.Hizbullah mengatakan terhadap Presiden Michel Aoun bahwa menteri Syiah  seharusnya disetujui oleh partai-partai Syiah. Kecuali itu posisi menteri keuangan mesti seorang Syiah.

Eks Perdana Menteri Saad Hariri mengatakan tak ada faksi yang mempunyai hak eksklusif untuk kementerian keuangan atau portofolio lainnya. Sementara itu Pemimpin Kelompok Druze Lebanon, Walid Jumblatt, mengatakan peta jalan Prancis ialah peluang bagi Lebanon untuk keluar dari krisis berkepanjangan.

“Tampaknya sebagia tak paham atau tak mau memahami bahwa prakarsa Prancis ialah peluang terakhir untuk menyelamatkan Lebanon dan untuk mencegah hilangnya Lebanon,” ujar Jumblatt dalam cicitannya di Twitter.