Perjanjian Riyadh

prselisihan

ADALACENTER.NET— Dewan Transisi Selatan (STC) mengungkapkan milisi selatan Yaman sudah menangguhkan partisipasi dalam konsultasi seputar kesepakatan pembagian kekuasaan komponen selatan atau diketahui sebagai “perjanjian Riyadh”, Selasa (25/8). Kesepakatan ini dilaksanakan untuk mengakhiri perselisihan antar milisi dan pemerintah di Yaman.

Arab Saudi sudah mencoba untuk melakukan kesepakatan yang pertama kali diusulkan pada November. Dukungan ini dilaksanakan dalam upaya mengakhiri perselisihan di selatan antara milisi dan pemerintah Yaman yang  disupport Saudi.

Pemerintah dan milisi STC yang disupport oleh Uni Emirat Arab ialah pasukan utama Yaman dalam koalisi pimpinan Saudi yang memerangi gerakan Houthi yang berpihak pada Iran. Pasukan itu sukses mengusir pemerintah dari Sanaa, ibu kota, lima tahun lalu.

Kesepakatan aliansi Yaman ini sudah berada dalam kebuntuan semenjak Agustus lalu saat STC mengambil alih Aden, markas sementara pemerintah. “Perjanjian Riyadh” mengalami banyak kemunduran dan tak pernah digunakan , tapi Saudi memproses dorongan baru pada Juli untuk memperkuat pelaksanaan itu.

STC memberikan tujuh alasan untuk membatalkan kesepakatan. Salah satu yang disoroti ialah robohnya layanan publik di selatan dan eskalasi militer oleh pasukan pemerintah di provinsi Abyan.

Perang Yaman sudah mendukung jutaan orang ke ambang kelaparan dan menjadi negara yang memerlukan respon kemanusiaan terbesar di dunia.

Konflik di dalam kamp anti-Houthi sudah menghalangi upaya PBB untuk mendiplomasikan gencatan senjata dalam perselisihan yang lebih luas.